Oleh: Sa’adah (Aktivis Dakwah dan Praktisi Pendidikan)
Badan Intelijen Negara (BIN) mengungkap ada 41 dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi telah terpapar radikalisme.“Yaitu, 11 masjid kementerian, 11 lembaga, dan 21 masjid BUMN,” ujar Staf Khusus Kepala BIN Arief Tugiman, dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta, Sabtu (17/11).(cnnindonesia.com). Selain itu, beliau pun menegaskan agar para Da’i dapat diberdayakan untuk memberikan dakwah yang menyejukan pun mengkonter paham-paham radikal yang sedang beredar. Untuk itu, kepolisian berharap agar peran ulama lebih ditingkatkan karena kedok yang digunakan adalah Gerakan Aswaja.“Mereka pintar, pakai undercover-nya sebagai Gerakan Aswaja. Makanya Pak Kiai ini jadi concern kita agar peran ulama ditingkatkan,” katanya.
Berbagai statement terkait radikalisme yang dibuat pemerintah dinilaikelirubahkan berlebihan. Kebijakanyang digemborkan tak lebih hanyauntukpara pemilik segelintir kepentingan saja. Isu radikalisme yang notabene nya hanya untuk membungkam syariat islam telah terjadi sejak lama, tak asing jika kini isu radikalisme kembali diangkat di tanah air. Mulai dari faham, pendapat keliru hingga standar radikalisme itu sendiri. Adapun sikap pemerintah dalam menebar mata-mata ditengah umat islam atas nama pencegahan radikalisme ini merupakan teror baru penguasa sekaligus bentuk kepanikan pemerintah terhadap bangkitnya gerakan politik Islam sehingga terus menerus mencari celah untuk menghadang kebangkitan ini pun menyudutkan umat islam.
Umat sudah seharusnya faham apa sebenarnya yang ada di balik propoganda radikalisme ini. Dalam menanggulangi masalah ini tidak lain hanya dengan mengembalikan Islam sebagai aturan hidup. Islam adalah ajaran yang penuh dengan kebaikan yang akan menjadi solusi mengakar atas seluruh problematika yang muncul akibat dominasi sistem sekuler dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah.
.
Wallahu’alam bi shawab.
