Oleh: Fatimah (Siswi SMP Negeri 1 Rancaekek)
Sejak April 2017, Pemerintah Cina sudah menangkap setidaknya 800 ribu dan kemungkinan dua juta masyarakat Uighur kedalam kamp yang mereka sebut 'kamp re-edukasi'. Pemerintah Cina sebelumnya membantah keberadaan kamp tersebut. Namun sekarang mereka melegalisasinya dan mengatakan kamp tersebut sebagai pusat pelatihan untuk 'melawan ekstrimisme'.
Tapi faktanya mereka yang ditangkap termasuk rektor universitas dan pejabat partai. Kamp 'pusat re-edukasi' telah memaksa Muslim Uighur menjalani program doktrinasi - seperti mempelajari propaganda komunisme dan memberi salam hormat kepada Presiden Cina Xi Jinping.
Meski katanya diberikan status otonomi, penduduk Muslim di Xinjiang faktanya justru mengalami perlakuan represif. Lebih dari 10 juta Muslim di Xinjiang mengalami perlakukan diskriminatif, baik diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menduga bahwa sikap Jokowi yang tidak mau bersuara, disebabkan hubungan baik saat ini antara pemerintah Indonesia dengan China.
Dan jangan sampai hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan China membuat pemerintah Indonesia diam tidak berdaya saat ada pelanggaran HAM di negara itu
Terlebih lagi kemudahan utang luar negeri Indonesia kepada China diduga membuat pemeritahan Presiden Joko Widodo ogah menyuarakan protes atas kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada kelompok muslim Uighur di Xinjiang, China. Dan selama empat tahun terakhir, utang luar negeri Indonesia terhadap China tidak bisa dibilang sedikit.
Negara-negara Muslim lainnya telah banyak diam karena alasan yang sama, mendorong frustrasi di kalangan orang-orang Uighur diaspora. Beberapa di komunitas diplomatik menunjukkan bahwa hanya mengangkat isu hak-hak Muslim sudah cukup untuk mengakhiri diskusi produktif dengan rekan-rekan China dan dengan demikian menghalangi negosiasi perdagangan atau keamanan.
Fakta-fakta diatas menunjukan bawha kedzaliman terhadap muslim uighur melengkapi berbagai kezdaliman yang terjadi di berbagai negri muslim. Sebagai negara yang berdaulat dan menghargai hak asasi manusia jika terjadi diskriminasi atau genosida terhadap Muslim Uighur ya harus diprotes tapi kalau mengambil isu muslimnya tidak cukup kuat bagi Indonesia kalau dilihat dilihat dari hubungan internasional ya untuk memprotes tindakan diskriminasi pemerintah Cina.
Karena kedekatan pemerintah Jokowi dengan China. Jokowi tak mau hubungannya terganggu dengan China gara-gara kelompok muslim Uighur. Bisa jadi biar (Indonesia) ngutang ke China lancar terus. Dalam Islam juga disebutkan, muslim dengan muslim lainnya bersaudara. Artinya muslim Indonesia dengan muslim Uighur besaudara. Bagai satu tubuh. Jika ada satu tubuh yang sakit, maka sakit semua.
Adanya keberadaan penduduk muslim dunia, tentara dan senjata mereka yang banyak tidak berguna untuk membebaskan saudara saudara seakidah gara gara paham buatan kafor tersebut. Umat islam butuh khilafah, karna hanya khilafah yang mempunyai wibawa untuk melawan rezim dzalim dengan menyatukan seluruh potensi yang dimiliki di bawah satu kekuatan politik dan komando. Dengan adanya khilafah, semua permasalahan yang dimiliki suatu negara atau bahkan dunia dapat terselesaikan secara menyeluruh.
Wallahu’alam Bi Shawwab
