Oleh: Pipit Agustin
Member AMK Jatim
Gelombang unjukrasa guru honorer tak kunjung surut. Berulang setiap tahun tepatnya di musim peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November. Mereka menyampaikan tuntutan yang sama yaitu kesejahteraan. Ini meliputi gaji dan status.
Pemandangan ini sungguh memprihatinkan. Di tengah bersemangatnya penguasa mengunggah sukses kinerja, ternyata puluhan ribu guru mengekspose 'kegagalan' penguasa memberikan kesejahteraan. Inilah wujud kefasadan telanjang yang sekaligus menjadi barang bukti penyesatan dan pembohongan publik. Antara narasi penguasa dengan fakta jauh panggang dari api. Tentu saja ini sangat menyakitkan bagi publik. Bilakah ini berlangsung lebih lama lagi? Satu, dua atau berapa banyak periode lagi yang dibutuhkan untuk menemukan solusi? Sebagaimana disampaikan Deputi II Kantor staff Presiden Yanuar Nugroho ketika merespon unjukrasa puluhan ribu guru di depan istana negara beberapa waktu lalu bahwa pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar agar masalah tenaga honorer segera selesai. Dia melanjutkan bahwa pemerintah senantiasa melakukan berbagai simulasi untuk mencari jalan terbaik bagi guru honorer dengan menghitung estimasi setiap pilihan. (Lihat liputan6.com/2/11/18).
Kita semua tahu bahwa tuntutan kesejahteraan guru bukanlah peristiwa baru. Namun solusi dari pemerintah belum pernah terlihat berbuah. Hasilnya, gelombang unjukrasa guru honorer makin tinggi jumlahnya dan makin sering intensitasnya. Kalau sudah begini, pengabdian guru tinggallah nama. Mengajar alakadarnya sebab lelah dalam urusan administratif yang rumit. Gaji tak seberapa dibanding beban administratif yang menyita tenaga. Belum lagi urusan dapur dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara itu negara memberikan penghormatan pada para guru hanya di atas kalender semata. Diperingati secara simbolik bahwa merekalah pahlawan tanpa tanda jasa.
Menyikapi fenomena ini ada baiknya semua pihak berbenah. Menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa telah terjadi kerusakan serius pada tata kelola pendidikan dan unsur-unsur pendukungnya, utamanya dalam hal kesejahteraan guru. Selama paradigma pengurusan rakyat berpijak pada prinsip kapitalisme serta berlandaskan sekularisme, selama itu pula para guru tak kan pernah bertemu nasib sejahtera. Alasannya jelas di depan mata bahwa prinsip penguasa berhaluan kapitalis akan mengedepankan itung-itung untung rugi ketika hendak merogoh anggaran gaji untuk para guru.
Hal ini bertolak belakang dengan sikap yang ditunjukkan pada sektor pariwisata misalnya. Betapa jor-joran dana digelontorkan demi terwujudnya kawasan wisata agar mampu mengundang investor asing. Atau proyek-proyek infrastruktur demi mempercantik casing wilayah. Tidak peduli meski harus ngutang bertaruh rupiah.
Sementara itu, landasan sekularisme mewujud pada sikap abai, hilang empati dan welas asih, dan hilang kepekaan terhadap posisi guru yang amat strategis. Kemuliaan ilmu tidak dapat dirasa. Dunia pendidikan penuh dengan manusia-manusia rapuh. Cerdik pandai namun keropos jiwanya. Kemajuan sains meluas namun kejahatan yang membuntuti justru lebih ganas. Hidup kosong dari sentuhan religi. Semua dihitung materi. Mengejar nilai tinggi agar cepat lulus dan bekerja dengan gaji wah. Bermental pekerja dan miskin visi akhirat. Inikah cerita sukses kinerja yang dimaksud penguasa?
Kita harus sadar, narasi seperti ini bukan yang pertama. Hanya mata tertidur saja yang tak mampu melihat fenomena ini. Sampai kapan kefasadan ini akan kita biarkan? Saatnya berbenah. Siapapun harus paham bahwa posisi guru amat mulia karena mereka adalah orang berilmu dan mengajarkan ilmu kepada generasi bangsa. Sebab itu, sudah sepatutnya kemuliaan itu dihormati dan dihargai lewat pemberian kesejahteraan kepada para guru. Upaya maksimal dan optimal penguasa dengan ditopang sistem yang baik akan menghentikan laju demonstrasi guru di jalan raya. Tinggallah mereka di kelas dengan nyaman menyampaikan ilmu dengan penuh hikmah. Saatnya mengajak semua pihak untuk berupaya mewujudkan tatanan kehidupan yang penuh rahmat dari Sang Pemberi Kehidupan.
