Oleh: Mia Ummu Faqih
( Anggota Revowriter)
Bisa dipastikan kehidupan rakyat ke depan akan semakin berat. Hal ini bisa diindikasi dari upaya pemerintah untuk memaksa masyarakat peserta BPJS kesehatan untuk ikut menanggung hutang. Kalau selama ini rakyat masih bisa mengelak untuk menjadi peserta BPJS kesehatan, maka mulai tahun 2019 akan sulit dilakukan lagi.
Tahun 2019 diharapkan seluruh warga negara sudah terdaftar menjadi pesertanya. Bahkan, bakal ada sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran tiap bulan.Sanksinya bagi peserta yang tak patuh tidak akan bisa memperpajang SIM, STNK hingga Parpor. (Tribunnews.com,12/11/18).
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan per-akhir Oktober 2018 defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 7,95 triliun. Defisit yang dialami inilah yang menjadi alasan untuk memaksa menggali sumber dana dari rakyat.
Saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC, Senayan, Rabu (17/10/2018) lalu, Presiden Joko widodo (Jokowi) sempat memberikan teguran kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris.
Jokowi heran suntikan dana Rp 4,9 Triliun yang diberikan pemerintah lewat APBN masih kurang untuk menutup defisit BPJS. Jokowi meminta Fahmi untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada.Menurutnya, jika sistem dibangun secara benar, Jokowi meyakini BPJS bisa terhindar dari defisit keuangan.
Pemberlakuan sanksi administratif bagi rakyat yang menunggak iuran BPJS kesehatan, menunjukkan adanya upaya dari pemerintah untuk memaksa rakyat menjadi peserta BPJS kesehatan. Artinya pembiayaan kesehatan dialihkan dari pemerintah kepada rakyat. Karena dengan adanya sanksi tadi,otomatis rakyat terpaksa akan membayar iuran BPJS.
Sementara kondisi perekonomian rakyat sampai saat ini terus memburuk. Jangankan untuk menganggarkan dana iuran BPJS, sekedar untuk membiayai kebutuhan makan sehari hari saja rakyat masih kekurangan. Belum lagi anggaran untuk membayar rekening listrik. Membayar biaya pendidikan anak. Kebutuhan transportasi, sandang dan papan.
Alangkah beratnya beban yang harus ditanggung rakyat. Kemudian dari pernyataan Jokowi, nampak sekali bahwa pemerintah merasa keberatan mengeluarkan dana guna meringankan beban defisit BPJS. Seakan akan tanggung jawab kesehatan ini bukan berada di pundak mereka. Lalu harusnya di tangan siapa? Apakah rakyat yang harus menanggung sendiri kebutuhan kesehatan dan pendidikan mereka?
Sudah seharusnya umat mulai peka. Membuka mata dan pikiran mereka. Akankah kondisi di atas menimpa rakyat selamanya? Sejatinya akar masalahnya terletak pada sistem kehidupan kapitalis yang sedang berlaku saat ini. Berbagai permasalahan rakyat adalah buah dari sistem Kapitalisme.
Dalam sistem Kapitalisme, negara tidak mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mengurus urusan pribadi rakyat. Negara tidak mempunyai kewajiban untuk menjamin kesehatan, pendidikan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat yang lain. Karena itu, kebutuhan kewajiban jaminan kesehatan, pendidikan, keamanan, serta keburuhan dasar yang lain harus ditanggung oleh rakyat. Entah itu ditanggung sendiri atau secara bergotong-royong.
Padahal dalam Islam, kewajiban menjamin Kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kebutuhan dan kebutuhan dasar yang lain adalah tanggung jawab negara secara mutlak. Bukan rakyat.
Dari Ibnu Umra ra. ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.
Negara tidak boleh melimpahkan tanggung jawab ini ke pundak rakyat. Kehidupan rakyat yang sudah susah ini, harus segera dicarikan solusi. Bukan malah dibebani. Dalam Islam negara tidak boleh memalak rakyat dalam bentuk apapun. Karena seluruh kebutuhan dasar rakyat wajib di penuhi negara dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari kas Baitul Mal.
Pemasukan Baitul Mal yang bersumber dari harta fai, ghanimah, kharaj, jizyah, rikaz, khumus dan zakat, akan digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara kepada rakyat. Kas Baitul Mal bisa digunakan untuk membantu rakyat miskin. Menggaji pegawai dan tentara. Membangun sekolah, masjid, jalan, jembatan, rumah sakit dan kebutuhan lainnya. Membantu korban bencana, baik bencana alam maupun penyakit. Seluruh kebutuhan di atas harus dipenuhi oleh negara.
Sudah seharusnya rakyat kembali kepada sistem Islam untuk keluar dari berbagai permasalahan. Tidak ada sistem lain yang mampu menjadi solusi dari berbagai masalah ini, selain Islam. Sistem Kapitalis dan Sosialis sudah terbukti gagal. Saatnya umat kembali pada fitrahnya. Kembali pada syariat. Dalam Naungan Khilafah Islamiyah.
Wallahu a'lam bish shawab.
