Oleh : Fina Restiar (Aktivis BMI Community Baubau)
Negeriku sayang, negeriku malang. Mungkin itulah kata yang tepat untuk disematkan pada negeriku Indonesia saat ini. Betapa tidak, negeri dengan sumber daya yang melimpah ini pasalnya adalah negara dengan angka kemiskinan yang lumayan tinggi.
Kemiskinan juga erat kaitannya dengan masalah kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Kemiskinan memang sudah menjadi masalah global, dimana setiap negara memiliki anggota masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun, sungguh aneh rasanya jika masyarakat di negara dengan kekayaan alam yang melimpah juga termasuk negara yang masih tersentuh garis kemiskinan.
Namun beberapa bulan terakhir, di berbagai media cetak dan media sosial telah dibanjiri dengan kabar gembira tentang turunnya angka kemiskinan di negeri ini, yang konon katanya sejak kepemimpinan presiden saat ini, angka kemiskinan di Indonesia telah berkurang, bahkan konon telah menurun drastis.
Seperti yang dilansir dari Liputan 6.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen) pada Maret 2018. Angka tersebut berkurang 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).
Kepala BPS, Suharyanto, menyebutkan angka tersebut paling rendah sejak krisis moneter yang dialami Indonesia pada 1998 silam. "Ini pertama kali Indonesia mendapatkan tingkat angka kemiskinan satu digit, terendah sejak 1998, meski penurunan jumlah penduduknya tidak yang paling tinggi," kata Suharyanto di kantornya, Senin 16 Juli 2018.
Hal ini tak membuat pakar ekonomi Rizal Ramli angkat bicara. Menurutnya data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penurunan angka kemiskinan di Indonesia yang dinilainya semu dan menjebak. "Memang kita bisa main-main dengan statistik. Soal kemiskinan, BPS mungkin benar angka kemiskinan turun. Tetapi definisi kemiskinan yang dipakai kurang dari Rp 14 ribu per hari, hanya sekitar Rp 13.400," ujar dia.
Bila dihitung lebih jauh, masyarakat Indonesia yang kini masih terbilang miskin adalah individu yang pengeluaran dalam satu harinya kurang dari Rp 13.374. Rizal Ramli juga berpendapat, perhitungan itu belum bisa merepresentasikan kondisi riil saat ini. "Coba kita pikir, dengan biaya Rp 13.400 itu kayak masih belum cukup untuk biaya transportasi, listrik, dan macam-macam," papar dia (Sumber : Liputan6.com).
Sejatinya, meningkatnya angka kemiskinan di negeri disebabkan oleh mabda (ideologi) yang di emban oleh negera ini. Adalah Kapitalisme biang kerok dari berbagai kecarutmarutan yang melanda negeri ini.
Benar Kapitalisme. Dalam sistem ini kepentingan pribadi berada di atas kepentingan umum atau masyarakat luas. Ketika membahas kapitalisme, maka bidang yang paling erat kaitannya adalah bidang ekonomi, dimana seseorang boleh menggunakan kemampuan dan potensi yang ada untuk meningkatkan kekayaannya tanpa ada batasan, dalam hal ini bahkan tidak masalah jika mengabaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas.
Sistem ekonomi kapitalis hanya memusatkan perhatian pada aspek produksi dan pertumbuhan kekayaan, namun mengabaikan aspek distribusi kekayaan. Kapitalis beranggapan bahwa kelangkaan barang dan jasa ditengah umat manusia merupakan persoalan ekonomi, sehingga, mereka melakukan peningkaran produmsi barang dan jasa agar siapapun yang mempunyai kekayaan dapat mendapatkannya, dan sebaliknya, yang tidak memiliki kekayaan todak akan mendapatkan hal tersebut.
Begitulah keganasan sistem ekonomi Kapitalisme. Dan Islam hadir sebagai solusi fundamental dari setiap problematika yang terjadi. Termasuk dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di negeri ini.
Dalam Islam, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi Islam yang menjamin pemerataan kesejahteraan bagi setiap warga negara. Islam mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat secara kseluruhan. Mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, pendidikan, dan pelayananan kesehatan dengan semaksimal mumgkin secara gartis.
Rasulullah saw bersabda: “Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya.”[HR. Bukhari dan Muslim].
“Tidak ada seorang hamba yang dijadikan Allah mengatur rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya (tidak menunaikan hak rakyatnya), kecuali Allah akan haramkan dia (langsung masuk) surga.” (HR. Muslim)
Islam memerintahkan pemimpinnya (Khalifah) untuk menjamin kebutuhan dasar penduduknya dan memastikan adanya distribusi kekayaan yang merata. Karena dalam Islam, ada kepemilikan individu, negara dan masyarakat.
Islam membatasi menumpukan kekayaan dan menganjurkan pembelanjaan sambil memastikan distribusi kekayaan. Namun, hal itu hanya bisa diterapkan dalam negara yang menerapakan Islam secara totalitas (kaffah) dalam bingkai negara Islam (Khilafah).
Wallahu a'lam bissawwab
