Oleh: Eni Cahyani, S. Pd. (Praktisi Pendidikan tinggal di Rancaekek, Kab. Bandung)
Perhelatan pertemuan tahunan IMF bank dunia telah usai di gelar di Bali pada 8-14 Oktober 2018. Biaya pelaksaan acara itu bersumber dari APBN yang telah di bahas intensif oleh pemerintah bersama DPR. Total anggaran yang di alokasikan adalah Rp 855,5 milliar. Dalam pelaksanaanya, pemerintah mengaku tidak menghabiskan semua anggaran itu. Pemerintah berhasil menekan anggaran menjadi Rp 566,9 miliar (Radar Bogor. Id,16/10/2018).
Pertemuan itu membahas delapan topik utaman yakni: ekonomi digital, urbanisasi, sumber daya menusia, pembiayaan asuransi untuk resiko bencana, perubahan iklim, pembiayaan infrastruktur, penguatan moneter internasional serta ekonomi syariah.
Sebagai tuan rumah, Indonesia memiliki beberapa isu utama yang di suarakan atau di perjuangkan.
Pertama: penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar negara untuk secara bersama-sama untuk memulihkan ekonomi global dan mengatasi ke tidak pastiaan global. Kedua: penguatan pembiayaan infrastruktur indonesia. Maka hasilnya infrastruktur indonesia tidak hanya dibiayai oleh APBN, namun juga melibatkan pihak swasta. Ketiga: pemanfaatan ekonomi dan keungan digital untuk kemajuan ekonomi agar bisa membantu bangkitnya UMKM serta pelaku usaha lain yang berbasis teknologi. Keempat: ekonomi dan keungan syariah.
Berdasarkan perpres 56/2018, total dari nilai 223 proyek strategis nasional mencapai Rp 4.150 triliun. Sebesar 59 persen dari swasta, 31 persen dari BUMN. Adapun pemerintah pusat hanya 10 persen saja.
Bank Dunia berkomitmen memberikan utang kepada pemerintah indonesia untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekontruksi bencana di Lombok dan sulawesi tengah (Sulteng). Chief Executive officer Bank dunia, Kristalina Georgieve, menyebutkan pembiayaan tersebut sebesar US $ 1 miliar, atau setara Rp 15 triliun ( kurs Rp 15.000) (detik.com, 14/10/2018).
Pada prinsipnya, investasi yang dijanjikan untuk indonesi selama ajang IMF - World Bank dapat dikategorikan sebagai utang, yakni utang luar negeri. Perlu di perhatikan utang luar negeri angkanya sudah sangat besar.
Utang luar negeri kini terus saja membengkak, baik utang UDN maupun ULN akan membebani pembayaran cicilan pokok dan bunga yang juga makin tinggi.
Akibat dari utang indonesia terhadap bank dunia membengkak mengakibatakan melemahnya rupiah dan makin tingginya dolar tentu membawa dampak terhadap perekonomian dan kehidupan rakyat secara umum. Kemungkinan besar apabila tidak terbayar juga bisa mengakitkan banyak insfrakturtur dan kepemilikan2 negara atau umum yang menjadi taruhannya, dimana semua kepemilikan umum yg seharusnya menjadi milik rakyat dan untuk di pergunakan untuk kesejateraan rakyat menjadi terancam hilang.
Maka tidak sedikit rakyat Indonesia menjadi sengsara dengan adanya utang luar negeri ini, yang dianggap oleh pemerintah menjadi solusi ekonomi Indonesia hanya berujung pada pada kehacuran bangsa kita sendiri.
Maka dari itu utang luar negeri hanya bisa membangkrutkan negeri ini serta hutang yang di sertai dengan riba hanya akan mendatangka azab Allah semakin dekat. Selain itu, perekonomian yg di bangun atas dasar riba tidak akan pernah stabil dan akan terus goyah serta menyebakn krisis yang berkepanjangan. Kesejahteraan dan kemakmuran yang merata untuk rakyat serta kehidupan yang tentram akan terus jauh dari capaian.
Alhasil, utang luar negeri dan dalam negeri harus segera diakhiri. Dan perekonimiaan Indonesia pun harus dijauhkan dari sistem ekonomi ribawi. Perekonomiaan harus segera diatur sesuai syariah Islam. Hanya dengan kembali pada syari'ah Islamlah keberkahan akan segera dilimpahkan kepada bangsa kita.
Alaahu a'lam bi ash-shawab
