Oleh: Sa’adah (Praktisi Pendidikan tinggal di Bandung)
Belum lama ini kita kembali dikejutkan dengan kebijakan baru pemerintah perihal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium. Namun, kenaikan BBM yang seharusnya berlaku per pukul 18.00, Rabu (10/10), telah dibatalkan. "Premium mulai 18.00 wib bakal naik 7%," kata Jonan, di kawasan Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018). Kenaikan ini dilakukan untuk mengimbangi kenaikan harga minyak dunia dan penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah yang sudah menyentuh Rp 15.200. "Premium tidak ada subsidi, ya harganya harus disesuaikan kenaikan ICP saja 25%, harus ada pengertian masyarakat, penyesuaiannya 7%," tegas dia. Dengan adanya kenaikan 7%, berapa harga baru premium? "Untuk Jamali menjadi Rp 7.000, di luar Jamali menjadi Rp 6.900, kalau anda tanya naik itu sekitar 7%, kan Jamali sebelumnya Rp 6.650, jadi sekitar 7%," tandasnya. (detik.com)
Pembatalan kenaikan harga Premium pun menjadi sorotan, kenapa tidak, kebijakan ini serentak membuat masyarakat kebingungan sekaligus was-was, karena dihari yang sama harga Pertamax pun naik. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan penundaan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Premium karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ingin memberatkan masyarakat. "Hitung-hitungan waktu itu bahwa akan memberatkan ke masyarakat kecil, jadi beliau bilang tunda dulu, dihitung lagi, begitu saja. Karena jumlahnya juga nggak besar juga. Premium juga penggunaannya nggak banyak, tapi presiden itu pro kepada rakyat kecil," kata Luhut di Art Bali Nusa Dua, Sabtu (13/10/2018). (detik.com)
Drama pemerintahan saat ini kembali dimulai; ketidakpastian harga Premium, alih-alih membuat masyarakat senang dengan penundaan ini namun justru membuat kita muak lantaran masyarakat sudah melek dan sadar dibalik drama rezim sekuler ini tidak lain ada kepentingan terselubung penguasa guna meraih simpati dan hati rakyat; melanggengkan kekuasaannya. Kenapa tidak, 2019 sudah tidak lama lagi. Selain itu, kebijakan plin-plan pemerintah jelas mencerminkan ketidakseriusan dan betapa buruknya pengurusan pemerintah terhadap rakyat. Rakyat yang seharusnya disejahterkan dengan kebijakan yang ada, malah justru kesannya ‘dimainkan’ oleh pemerintahannya sendiri.
Sudah saatnya kita mencampakkan sistem demokrasi sekuler; rezim buruk, dzalim dan gagal ini. Hanya pemerintahan Islam saja lah yang sekarang dibutuhkan oleh umat, guna memperbaiki kehidupan agar sejahtera nan berkah dunia akhirat. Pemerintahan Islam lah satu-satunya harapan umat yang tertata rapi dalam bingkai Daulah Khilafah. Karena kepemimpinan Islam lah yang tegak di atas keimanan dan berjalan di atas standar kebenaran hakiki.
Wallahu’alam bi shawab.
