Oleh : Eli Yulyani
(Komunitas Penulis Ideologis)
Minimnya pelayanan kesehatan masyarakat seolah sudah menjadi hal biasa. Dari waktu ke waktu pemerintah tidak bisa mengentaskan permasalahan ini secara nendasar.
Adanya peraturan yang mengharuskan seluruh masyarakat menjadi anggota Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) bukanlah solusi yang tepat seperti yang diharapkan masyarakat.
BPJS yang digadang-gadang pemerintah sebagai pemberi solusi untuk seluruh masyarakat, nyatanya hanya memberikan beban bagi rakyat ditengah keterpurukan ekonomi, tenaga medis yg bayarannya jauh di bawah standar merasa terdzolimi. Sebaliknya BPJS menambah peluang(lahan)baru bagi para koruptor.
Isu defisit dana BPJS yang diperkirakan mencapai 11triliun pada th 2018, tunggakan pembelian obat yang sudah jatuh tempo mencapai 3,5triliun menambah masalah dan membuka masalah baru bagi pemerintah.
Penyelasaian masalah yang dicoba pemerintah untuk menutup dana defisit BPJS adalah dengan mengambil cukai dari rokok. Ini adalah satu hal yang sungguh fenomenal. Bagaimana tidak?di satu sisi masyarakat harusnya dididik dan dipahamkan tentang bahayanya merokok (tugas pemerintah) sementara di sisi lain pemerintah membanggakan para penikmat rokok karena sudah turut berkontribusi dalam pendanaan BPJS.
Seharusnya mereka yang mengkonsumsi rokok tahu, kenapa rokok dikenai biaya cukai?
Berdasarkan penjelasan Derektorat jendral Bea cukai (DJBC) bahwa terdapat 3 jenis barang yang dikenai cukai, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau termasuk turunannya yaitu rokok.
Kemudian, mengapa barang tersebut terkena biaya cukai?itu karena barang tersebut dapat menimbulkan efek negatif bagi pemakainya, masyarakat dan lingkungan.
Singkatnya, para pemakai barang tersebut terkena denda(cukai).
Jadi apanya yang harus dibanggakan?bukannya merasa malu atas kesalahannya,malah berbangga diri.
Setali tiga uang, para produsen rokok dengan para konsumennya yang merasa mendapat dukungan dari pemerintah untuk terus meningkatkan produksinya. Mereka merasa bangga dan tidak lagi menampilkan tentang ilustrasi bahaya merokok pada kemasan. Berlebih lagi peringatan pemerintah tentang bahayanya rokok yang seharusnya dicantumkan dalam bungkus,berganti narasi menjadi "merokok meringankan BPJS" atau "merokok mendukung BPJS" sungguh fenomenal.
Kembali kita diingatkan pada kesalahan fatal sistem Demokrasi Kapitalis yang menghasilkan pemahaman dan pemikiran para pemimpinnya bahwa segala sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Boleh diambil manfaatnya meskipun banyak pihak yang dirugikan termasuk generasi bangsa jadi taruhannya.
Sangat jauh berbeda dengan sistem yang ditawarkan Islam. Bahwasanya segala urusan ummat menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk masalah kesehatan.
Rakyat dijamin penuh terkait masalah kesehatannya tanpa ada pungutan biaya. Hal demikian karena pada hakikatnya tugas dari negara adalah untuk meriayah rakyatnya, bukan terus menerus mengambil pajak dari rakyatnya dalam bentuk terselubung(BPJS).
