Oleh. Tety Kurniawati ( Anggota Akademi Menulis Kreatif )
Setelah penghadangan dan persekusi sempat dialami sejumlah ulama. Kini muncul himbauan agar ulama tidak memberikan ceramah bermuatan politik. Seperti yang dialami oleh da'i kondang Ustad Abdul Somad. Beliau mengklaim mendapat ancaman dan intimidasi saat akan menyampaikan tausiyah di sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut ceramah ustaz Abdul Somad di beberapa tempat kerap menuai pro dan kontra di masyarakat. JK mengatakan Somad perlu mengevaluasi materi ceramahnya ( m. cnnindonesia.com 4/9/2018). Senada dengan pernyataan tersebut, Polres Tangerang Selatan yang mengaku telah menerima informasi terkait rencana Ustaz Abdul Somad (UAS) mengisi ceramah di wilayah hukumnya. Memberi catatan agar tidak ada unsur politik pada kegiatan tersebut ( liputan6.com 9/9/2018).
Catatan aparat kepolisian tersebut kemudian menuai komentar bernada sindiran dari Ahmad Dani. Menurutnya aneh tapi nyata, di satu sisi ulama dilarang berbicara politik. Namun ketua majelis ulama justru diajak untuk berpolitik (Banjarmasin.tribunnews.com 10/9/2018).
Jika dicermati lebih mendalam. Sindiran tersebut mencerminkan wabah hipokrit yang telah yang telah menjangkiti negeri. Kemunafikan merebak diantara para pemegang kekuasaan. Hingga standar ganda begitu mudah diterapkan. Demi menjaga kepentingan individu dan golongan teramankan.
Pelarangan ulama bicara politik tak lebih hanya upaya serius para penjajah negeri muslim mencegah bangkitnya kesadaran politik umat. Politik di citrakan sebagai suatu yang kotor hingga tak layak disandingkan dengan urusan agama. Alhasil hilanglah kesadaran umat untuk mengoreksi kebijakan penguasa.
Disamping itu, sekulerisme yang menjadi nafas demokrasi. Secara nyata terbukti membuka pintu lebar-lebar bagi para penjajah. Menjarah kekayaan alam negeri pengemban demokrasi. Maka tak mengherankan jika peran Islam sebagai pengatur kehidupan disingkirkan. Agar umat tetap ternina bobokan. Tak sadar negerinya mengalami penjarahan kekayaan alam.
Mereka begitu khawatir kebangkitan umat kan terwujud melalui perantara lisan para ulama. Maka pembungkaman ulama jadi jalan pintasnya. Memastikan tak ada suara yang mampu menggulingkan kekuasaannya.
Islam sebagai agama paripurna berisi aturan yang sempurna. Tak hanya berdimensi spiritual, ia pun sekaligus berdimensi politik. Mengatur urusan terkait hubungan manusia dengan Tuhannya, dirinya, dan sesama manusia.
Politik dalam Islam atau siyasah Islam bermakna ri'ayatul su unil ummah ( mengurusi urusan umat ). Artinya ri'ayah penguasa muslim terhadap rakyatnya haruslah berdasarkan standar halal haram yang ditentukan oleh Allah SWT. Maka perjuangan mengembalikan kekuatan politik Islam harus terus dilakukan. Saat perjuangan itu mencapai keberhasilan. Segala kedholiman termasuk cengkeram hegemoni penjajah kafir akan benar-benar kita cabut dan hancurkan. Kebebasan ulama menyampaikan ajaran Islam beroleh jaminan. Rahmatan lil alamin sebagai janji Allah pun akan mewujud nyata dalam kehidupan. Wallahu a'lam bish showab.
