Oleh: Elis Setiawati, S.Pd
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat, sekitar 192.000 warga atau 11,49 dari jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat hidup dalam kemiskinan. Kepala Bidang Perencanaan Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, Kamal Mustofa menyatakan, data tersebut ialah data 2018.
Kabupaten Bandung Barat bukanlah satu-satunya wilayah yang berpenduduk miskin, wilayah lain pun tak jauh berbeda. Kemiskinan bukanlah hal yang aneh pula di negara berkembang seperti Indonesia ini. Banyak versi mengenai penyebab kemiskinan. Namun, secara garis besar ada 3 penyebab kemiskinan. Pertama, kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang, misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut, dll. Kedua, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM akibat kulutur masyarakat tertentu, misalnya kemalasan, bergantung pada harta warisan, dll. Ketiga, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang diterapkan negara untuk mengatur urusan rakyatnya.
Dari ketiga sebab kemiskinan tersebut, dampak yang paling parah adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan jenis ini dapat berdampak luas di masyarakat. Penulis menganggap kemiskinan yang terjadi di sejumlah tempat di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bandung Barat adalah disebabkan oleh kemiskinan struktural ini.
Kemiskinan struktural ini adalah suatu efek dari penerapan sistem yang salah, yaitu sistem kapitalisme yang di terapkan di negara ini. Berbagai kebijakan negara yang lebih condong pada pemiliki modal sudah menjadi bukti kuat bahwa negara ini menerapkan sistem kapitalis yang menyengsarakan rakyat.
Dalam pandangan kapitalis, peran negara secara langsung di bidang sosial dan ekonomi harus seminimal mungkin. Negara hanya berperan sebagai pengawas dan penegak hukum saja. Jadi, siapa yang berperan secara langsung? Tidak lain adalah masyarakat sendiri atau swasta. Karena itulah, di tengah masyarakat banyak kita temukan yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan sebagainya. Bahkan ada pula program swastanisasi badan usaha milik negara.
Kondisi ini menjadikan negara kehilangan fungsi utamanya sebagai pemelihara urusan rakyat. Akhirnya, rakyat dibiarkan berkompetisi secara bebas. Yang terjadi selanjutnya adalah berlakuknya hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang dan mampu bertahan hidup. Sebaliknya, yang lemah dia harus siap tersingkirkan dan hidup dalam penuh kesengsaraan.
Kesenjangan hidup si kaya dan si miskin adalah efek dari diterapkannya sistem kapitalisme di negeri ini. Sudah saatnya kita mencari sistem alternatif untuk mengganti sistem yang kapitalis yang menyengsarakan. Sistem alternatif itu sudah ada sejak dahulu dan ada dalam agama kita sendiri, yaitu Islam.
Islam adalah sistem hidup yang lengkap. Islam memilki cara yang khas untuk menuntaskan masalah kemiskinan. Syariat Islam memiliki sejumlah hukum yang dapat memecahkan masalah kemiskinan, baik kemiskinan alamiah, kultural, maupun struktural. Namun, hukum-hukum tersebut tidak dapat berdiri sendiri tapi memiliki hubungan sinergis dengan hukum-hukum lainnya. Di antara sebagian hukum Islam untuk mengatasi kemiskinan tersebut dapat dilihat dalam beberapa poin berikut.
1. Islam mewajibkan laki-laki memberi nafkah kepada diri dan keluarganya.
2. Islam mewajibkan kerabat dekat untuk membantu saudaranya.
3. Islam mewajibkan negara untuk membantu rakyat miskin.
4. Islam mewajibkan kaum muslim untuk membantu rakyat miskin.
Poin-poin tersebut adalah sebagian hal yang diatur dalam Islam untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Selain itu, masih banyak poin lain yang dapat kita kaji untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini.
Sungguh Islam adalah agama yang sempurna. Keluasan ilmu Islam tak hanya dapat menjadi solusi berbagai permasalahan kemiskinan yang menimpa Kabupaten Bandung Barat, tetapi juga negara kita. Sudah semestinya seorang muslim menjadikan agamanya sebagai penyelesai berbagai persoalan hidupnya, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara.
