Oleh : Mira Sutami H
( Pemerhati Sosial dan Generasi )
Deretan kasus gizi buruk di negeri ini kian bertambah panjang. Setelah beberapa waktu lalu di Papua, sekarang Kota Bogor juga tak luput dari kasus gizi buruk. Mirisnya, jumlah korban gizi buruk sangat mencengangkan. Bukan satu atau dua korban tapi puluhan orang bahkan ribuan korban gizi buruk. Kasus gizi buruk di Kota Bogor ini mencuat dan menjadi sorotan publik.
Dinas Kesehatan Bogor membenarkan jika di Kota Bogor sendiri masih ada balita yang mengalami gizi buruk. " Sekitar 0,0 7 persen dari jumlah seluruh balita atau jumlah gizi buruk yang tersebar seluruh kelurahan ada 63 orang", Ungkap Kabid Kesehatan Masyarakat pada Dinkes kota Bogor, Erna Nuraena. ( PojokBogor.com )
Menurut Dinas kesehatan kota Bogor untuk mencegah gizi buruk harusnya bayi diberikan ASl selama 2 tahun agar sang buah hati tak kekurangan gizi. Secara teori pernyataan tersebut tidaklah salah. Namun, yang perlu dicermati di sini adalah bagaimana kualitas ASl dari sang ibu? Bila ingin gizi balita terpenuhi secara maksimal maka kualitas ASI sang bunda harus bagus dan berkualitas pula. Karena asupan gizi dari sang ibu juga mempengaruhi kualitas dari produk ASl. Bila kualitas ASl kurang bagus maka sama saja tidak berpengaruh pada pemenuhan gizi pada balita. Kurangnya asupan gizi sang ibu bisa disebabkan oleh melangitnya harga - harga kebutuhan pokok termasuk sayur-mayur. Apalagi bila penghasilan di bawah standar atau masuk kategori miskin, maka bagi mereka bisa makan untuk menyambung hidup saja sudah bersyukur. Bisa jadi mereka makan hanya nasi berlaukkan garam atau sambal. Belum tentu juga sehari bisa makan tiga kali. Kalau kejadian seperti ini dari mana sang ibu bisa memberikan ASI yang berkualitas?
Kasus gizi buruk ini memang kasus yang sangat pelik dan kompleks karena tidak hanya menyangkut masalah keluarga dan kualitas dari ASl sang ibu. Namun negarapun harusnya turun tangan. Memang pemerintah sudah menganggarkan dana untuk para balita dengan program penambahan gizi pada balita. Yang biasanya membawa anaknya ke Posyandu tentu tahu benar hal ini. Namun dengan penambahan gizi yang diberikan diposyandu tidaklah cukup. Tiap hari balita dan anak membutuhkan gizi yang seimbang. Jadi kalau cuma diberikan makanan tambahan kala datang ke posyandu maka tak berefek bagi pertumbuhan dan perkembangan buah hati. Hal itulah yang menimpa masyarakat ekonomi bawah yaitu di bawah garis kemiskinan.
Mestinya pemerintah membuat program yang bisa mengentaskan masalah gizi buruk ini secara total. Karena efek dari gizi buruk sangatlah memprihatinkan. Selain menghambat pertumbuhan sang anak, kecerdasan dari sang anakpun akan terganggu. Apabila tidak cepat tertangani kasus gizi buruk ini, maka bisa dibayangkan berapa banyak nantinya generasi penerus bangsa yang lQ-nya di bawah standar karena pada masa pertumbuhan kekurangan gizi. Apa jadinya negeri ini sepuluh atau dua puluh tahun yang akan datang? Bagaimana jadinya bila suatu saat negeri ini dipimpin oleh orang - orang yang lQ-nya di bawah standar?
Namun yang amat disesalkan, saat ini pemerintah seolah tutup mata dan tidak bertindak dengan cepat terhadap masalah gizi buruk. Padahal kasus gizi buruk sering kali terjadi dengan jumlah penderita gizi buruk yang semakin meningkat.
ltulah fakta yang sangat memprihatinkan di negeri yang dulunya disebut lumbung padi, tanah subur makmur. Namun sekarang penderita gizi buruk makin hari makin banyak yang berjatuhan dan tidak tertangani secara tuntas. Memang penerapan Sistem Kapitalisme di negeri inilah penyebab semua itu. Dalam sistem ini pemimpin memang tak mampu meriayyah umat. Mereka lebih mementingkan hal - hal yang menguntungkan mereka dan hal - hal yang bisa melanggengkan kududukan mereka dibanding mengurusi urusan umatnya yang telah memilih mereka kala mencalonkan diri dalam Pemilu.
Lalu bagaimana agar kasus gizi buruk ini bisa diatasi? Adapun solusi yang dapat diambil dalam kasus gizi buruk ini antara lain : Pertama, pemerintah harus menyediakan dan memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan atau makanan mencukupi di pasaran. Serta memastikan bahwa masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan mudah dan daya beli dari masyarakat dapat dipantau. Kedua, memakai standar mata uang yang tetap stabil. Inilah yang bisa jadi patokan untuk memastikan bahwa daya beli masyarakat meningkat. Karena bila mata uang tidak naik turun kursnya maka dipastikan daya beli masyarakat tetap ada dan cenderung meningkat. Ketiga, menerapkan lslam secara kaffah. Dalam Sistem Pemerintahan lslam negara menjamin seluruh kebutuhan pokok masyarakatnya baik sandang, makanan, papan atau tempat tinggal. Begitu juga dengan kesehatan dan pendidikan dapat dinikmati tiap individu tanpa kecuali.
Seorang pemimpin dalam Sistem Pemerintahan Islam diangkat untuk menjalankan hukum - hukum Allah. Salah satunya adalah kewajiban mereka untuk meriayyah atau mengurusi urusan umat secara keseluruhan termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan pokok seluruh umat. Contoh pada masa kholifah Umar bin Abul Aziz, di wilayah pemerintahannya tak didapati seorangpun yang berhak menerima zakat. Sampai - sampai zakat ditawar - tawarkan namun semua tak ada yang berhak menerima hingga zakat terkumpul banyak dan menggunung.
Itu hanya salah satu contoh diterapkannya lslam dalam kehidupan. Dan sudah nampak kemuliaan lslam bila diterapkan secara kaffah. Jadi bila ingin masalah umat semua terpecahkan jawabannya tak lain dan tak bukan hanya dengan kembali kepada lslam dan penerapan hukum - hukum Allah di muka bumi ini secara kaffah. Adakah pilihan yang lebih baik dari pada lslam? Tentu tidak ada. Jadi sebaiknya sebagai seorang muslim mesti turut memperjuangkan lslam karena saat ini istitusi yang dapat menerapkan lslam belum ada. Saatnya umat lslam merapatkan barisan dan bahu - membahu berjuang demi tegaknya Islam.
